Respons perbankan nasional (BRI, BCA, BTN, BSI) terkait kenaikan suku bunga acuan BI Rate 50 bps menjadi 5,25 persen. Perbankan fokus perkuat dana murah CASA.

Kalangan industri perbankan nasional merespons positif langkah berani Bank Indonesia (BI) yang menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 basis poin hingga menyentuh level 5,25 persen. Kebijakan tersebut dinilai sebagai langkah antisipatif yang strategis untuk meredam gejolak nilai tukar rupiah dan menjaga stabilitas sistem keuangan dari ketidakpastian global.

Dikutip dari Kompas.com, sejumlah bank papan atas menyatakan kesiapannya dalam menghadapi dampak kenaikan suku bunga acuan ini melalui penguatan manajemen risiko dan optimalisasi struktur pendanaan internal, terutama dalam menekan potensi pembengkakan biaya dana (cost of fund).

Corporate Secretary PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN), Ramon Armando, mengungkapkan bahwa industri perbankan pada dasarnya telah mengantisipasi berbagai skenario kebijakan moneter lewat simulasi uji ketahanan (stress test) secara berkala.

“BTN juga terus menjaga struktur pendanaan agar tetap efisien melalui penguatan dana murah (CASA) sebagai fokus utama strategi funding perseroan,” ujar Ramon dalam keterangannya kepada media, Rabu (20/5/2026).

Senada dengan BTN, Corporate Secretary PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI), Dhanny, menilai kenaikan BI Rate merupakan langkah forward looking dari bank sentral demi ketahanan ekonomi makro. Untuk merespons kebijakan ini, BRI memilih berfokus pada penguatan ekosistem transaction banking guna mempertebal porsi dana murah (CASA).

“BRI memastikan fungsi intermediasi berjalan dengan selective growth serta tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, khususnya dalam penyaluran kredit kepada segmen UMKM dan sektor produktif,” jelas Dhanny pada Rabu.

Dari sektor perbankan syariah, Corporate Secretary PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk (BSI), Wisnu Sunandar, menegaskan fundamental likuiditas syariah masih sangat solid. Per Maret 2026, Dana Pihak Ketiga (DPK) BSI melonjak 18 persen secara tahunan mencapai Rp 376,80 triliun, dengan raihan CASA sebesar Rp 236,2 triliun. Di sisi pembiayaan, BSI menyalurkan Rp 329 triliun (naik 14,39% yoy) dengan rasio pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing/NPF) gross yang membaik di level 1,8 persen.

Sementara itu, Executive Vice President Corporate Communication and Social Responsibility PT Bank Central Asia Tbk (BCA), Hera F. Haryn, menyatakan pihaknya akan mengkaji transmisi suku bunga ini ke sektor kredit secara berkala dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Kinerja intermediasi BCA sendiri terbukti masih kokoh, di mana per April 2026 penyaluran kredit BCA tumbuh sehat hingga menembus angka Rp 965 triliun.

Analisis Redaksi Asatunews Intelijen: Obat Pahit

Keputusan Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 50 bps menjadi 5,25 persen merupakan obat pahit yang terpaksa diambil demi membentengi rupiah yang belakangan ini terus tertekan oleh sentimen inflasi AS dan memanasnya geopolitik Timur Tengah. Dari sudut pandang makro, kenaikan agresif ini mengirimkan sinyal kuat kepada pasar global bahwa BI siap melakukan apa pun (whatever it takes) untuk menjaga daya tarik aset keuangan domestik agar modal asing tidak kabur (capital flight).

Bagi industri perbankan nasional, respons kompak dari bank-bank besar (BRI, BCA, BTN, BSI) yang memprioritaskan dana murah (CASA) menunjukkan strategi defensif-agresif yang matang. Bank-bank ini sadar betul bahwa kenaikan BI Rate otomatis akan menaikkan suku bunga deposito, yang jika tidak diimbangi oleh CASA kuat, akan menggerus margin bunga bersih (Net Interest Margin/NIM) mereka. Kendati kredit perbankan seperti BCA masih melesat di angka Rp 965 triliun dan DPK BSI tumbuh impresif 18 persen, transmisi kenaikan ini ke suku bunga kredit riil (seperti KPR dan modal kerja) diperkirakan baru akan terasa dalam 3 hingga 6 bulan ke depan. Skenario selective growth atau pengetatan selektif pada sektor UMKM dan konsumsi kemungkinan besar akan terjadi guna mencegah lonjakan kredit bermasalah (NPL/NPF) akibat penurunan daya beli masyarakat. ****