Krisis pasokan LNG global pecah akibat perang di Timur Tengah. Harga melonjak 80% menyusul kerusakan infrastruktur gas Qatar dan gangguan rantai pasok.
LONDON, ASATUNEWS.BIZ.ID – Industri gas alam cair (LNG) global kini menghadapi krisis rantai pasok yang serius akibat eskalasi perang di Timur Tengah. Ketegangan geopolitik yang merusak infrastruktur energi utama telah membalikkan keadaan pasar dari kondisi surplus menjadi kelangkaan yang mencekam.
Dikutip dari Oilprice.com, harga LNG di pasar global telah melonjak sekitar 80% sejak 28 Februari 2026, saat konflik bersenjata mulai pecah. Lonjakan ini terjadi meskipun secara keseluruhan cadangan gas dunia sebenarnya masih melimpah.
“Ini bukan krisis pasokan, melainkan krisis rantai pasok,” tegas Menelaos Ydreos, Kepala International Gas Union (IGU). Ia menjelaskan bahwa titik-titik hambat (choke points) dan peristiwa geopolitik telah memukul keamanan pengiriman energi secara drastis.
Pemicu utama guncangan ini adalah kerusakan pada infrastruktur gas Qatar, salah satu eksportir LNG terbesar di dunia. Serangan balasan terhadap bagian Qatar di lapangan gas South Pars/North Field memaksa QatarEnergy mendeklarasikan status force majeure (keadaan darurat) pada kontrak-kontrak LNG dengan pembeli di Italia, China, Belgia, hingga Korea Selatan.
Pihak QatarEnergy menyatakan bahwa kerusakan pada fasilitas likuifaksi tersebut kemungkinan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk diperbaiki secara total. Hal ini merusak reputasi Qatar yang selama 30 tahun dikenal memiliki catatan pengiriman tepat waktu yang tak tertandingi.
Laporan mengenai puluhan kapal pengangkut LNG Qatar yang tertahan dalam kondisi kosong di Teluk Persia memperkuat persepsi pasar bahwa gangguan ini tidak akan berakhir dalam waktu dekat, terlepas dari adanya upaya negosiasi gencatan senjata.
Tingginya harga LNG mulai menghancurkan permintaan di kawasan Asia. Impor LNG ke negara-negara Asia tercatat turun 8,6% bulan lalu, penurunan tertajam sejak masa karantina wilayah akibat pandemi tahun 2020.
Kondisi ekonomi yang sulit memaksa negara-negara pengimpor untuk mengambil langkah drastis. Bahkan negara maju seperti Jepang mulai mempertimbangkan kembali penggunaan energi fosil lainnya. Pejabat Kementerian Industri Jepang menyatakan bahwa ketidakpastian pengadaan LNG memaksa mereka untuk meningkatkan operasi pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batubara demi menghemat bahan bakar LNG.
Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai masa depan gas alam sebagai “bahan bakar transisi”. Jika harga tetap tinggi dan keamanan pasokan tidak terjamin, keberlanjutan investasi pada terminal ekspor baru, terutama di Amerika Serikat, kemungkinan akan menghadapi tantangan ekonomi yang berat.
Analisis Asatunews: Rapuhnya Narasi Gas sebagai “Jembatan Transisi”
Berdasarkan laporan di atas, tim Asatunews Intelijen melihat tiga poin krusial yang akan mengubah peta energi global dalam 2-5 tahun ke depan:
Runtuhnya Kredibilitas Keamanan Energi: Selama ini LNG dianggap sebagai solusi fleksibel karena dapat dikirim lewat laut tanpa ketergantungan pada pipa fisik. Namun, serangan terhadap fasilitas Qatar membuktikan bahwa infrastruktur pemrosesan (likuifaksi) adalah titik lemah yang fatal. Sekali infrastruktur ini rusak, butuh waktu tahunan untuk pemulihan, bukan sekadar hitungan bulan.
Efek Dominasi Batubara (Re-Coalification): Lonjakan harga LNG hingga 80% melampaui “ambang batas toleransi” banyak negara Asia. Kembalinya Jepang dan negara Asia lainnya ke batubara adalah kemunduran besar bagi target emisi global. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kondisi krisis, ketahanan energi (energy security) selalu menang atas agenda keberlanjutan (sustainability).
Pergeseran Investasi ke AS: Dengan rusaknya infrastruktur Timur Tengah, ketergantungan pada proyek-proyek LNG Amerika Serikat akan meningkat drastis. Namun, pembatalan kontrak jangka panjang oleh JERA (Jepang) menunjukkan bahwa pembeli tidak lagi mau terikat pada harga yang fluktuatif. Pasar LNG kini bertransformasi menjadi pasar yang penuh ketakutan dan sangat spekulatif, yang pada akhirnya dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan. *****
