Nilai tukar rupiah ditutup melemah ke Rp16.925 per dolar AS pada Jumat (6/3). Simak analisis dampak konflik Timur Tengah dan kenaikan harga minyak terhadap kurs rupiah.

JAKARTA, ASATUNEWS.BIZ.ID – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ditutup melemah pada akhir perdagangan Jumat (6/3/2026). Rupiah terkoreksi sebesar 20 poin atau 0,12 persen ke level Rp16.925 per dolar AS, dibandingkan penutupan sebelumnya yang berada di posisi Rp16.905 per dolar AS.

Pengamat pasar uang, Ibrahim Assuaibi, menyatakan bahwa pelemahan mata uang Garuda masih sangat dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik di Asia Barat atau Timur Tengah yang belum menunjukkan tanda-tanda deeskalasi.

“Pertempuran antara AS-Israel dengan Iran telah meningkat selama seminggu terakhir. Serangan rudal dan aksi balasan yang menyebar di seluruh wilayah meningkatkan kekhawatiran serius akan gangguan pasokan energi global,” ujar Ibrahim dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat.

Konflik tersebut memicu kenaikan harga minyak mentah secara signifikan karena mengancam infrastruktur energi utama serta jalur pelayaran vital di kawasan Teluk. Lonjakan harga komoditas ini dikhawatirkan akan memicu gelombang inflasi global baru yang dapat mempersulit langkah bank sentral dunia.

Ibrahim menjelaskan bahwa harga minyak yang tinggi cenderung mendorong inflasi tetap tinggi. Hal ini membuat para pembuat kebijakan, termasuk bank sentral AS (The Fed), menjadi lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan untuk memangkas suku bunga dalam waktu dekat.

Selain faktor geopolitik, pelaku pasar saat ini tengah mengalihkan perhatian pada rilis data Non-Farm Payroll (NFP) Amerika Serikat bulan Februari. Data ini dianggap krusial sebagai sinyal arah kebijakan moneter The Fed selanjutnya.

“Jika angka tenaga kerja lebih kuat dari perkiraan, hal itu dapat memperkuat pandangan bahwa Federal Reserve memiliki ruang untuk menunda pemotongan suku bunga,” tambah Ibrahim.

Sementara itu, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia tercatat berada di level Rp16.919 per dolar AS, bergerak dari posisi sebelumnya di level Rp16.886 per dolar AS.

Analisis: Rupiah Tembus Rp16.900, APBN 2026 Menghadapi Tekanan Ganda

Pelemahan nilai tukar Rupiah yang kini mendekati level psikologis Rp17.000 per dolar AS bukan sekadar angka di papan bursa. Bagi pemerintah, kondisi ini menciptakan tekanan hebat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Berikut adalah tiga sektor utama yang paling terdampak:

1. Pembengkakan Subsidi BBM dan Listrik

Indonesia adalah importir minyak mentah (net importer). Ketika Rupiah melemah berbarengan dengan kenaikan harga minyak mentah dunia akibat konflik Timur Tengah, biaya pengadaan BBM subsidi (seperti Pertalite dan Solar) meningkat drastis.

• Dampaknya: Setiap pelemahan Rupiah sebesar Rp100 biasanya menambah beban subsidi miliaran hingga triliunan rupiah. Jika kurs tertahan di Rp16.900, pemerintah terpaksa merogoh kocek lebih dalam untuk menahan agar harga BBM tidak naik di tingkat konsumen.

2. Lonjakan Biaya Bunga Utang Luar Negeri

Pemerintah memiliki kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang dalam mata uang asing (Dolar AS dan Euro).

• Dampaknya: Pelemahan Rupiah membuat nilai cicilan utang membengkak saat dikonversi dari Rupiah. Ini berisiko melebarkan defisit anggaran jika penerimaan negara dari sektor pajak tidak tumbuh sebanding.

3. Kenaikan Harga Barang Impor (Imported Inflation)

Banyak industri dalam negeri masih bergantung pada bahan baku impor. Pelemahan Rupiah membuat biaya produksi meningkat.

• Dampaknya: Jika produsen meneruskan biaya ini ke konsumen, harga barang di pasar akan naik. Inflasi yang tinggi akan menurunkan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional.

Kesimpulan dan Solusi Strategis:

Untuk mengamankan APBN, pemerintah melalui Bank Indonesia kemungkinan besar akan terus melakukan intervensi di pasar valas untuk menjaga volatilitas. Namun, jika tekanan global (konflik AS-Iran) terus berlanjut, opsi efisiensi belanja non-prioritas menjadi pilihan pahit yang harus diambil demi menjaga kesehatan fiskal. ****